Jakarta - Rapat Konsultasi Pemerintah dengan DPR-RI berlangsung di Gedung Nusantara IV DPR-RI, Senin (6/4/2015). Presiden didampingi oleh 3 Menko, Mendagri, Kepala Bapenas bertemu dengan DPR-RI yang diwakili antara lain oleh Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Para Pimpinan Komisi.
Dalam rapat tersebut ada beberapa agenda yang dibahas yaitu mengenai pencalonan Kapolri dan Implementasi Pelaksanaan APBNP 2015.
"Tadi ditanyakan dua hal tentang pengangkatan Kapolri dan yang kedua mengenai implementasi pelaksanaan APBNP”ujar Presiden Joko Widodo.
Sehubungan dengan Kapolri, Presiden sudah menjelaskan melalui surat resmi kepada ketua DPR-RI pada tanggal 18 Februari 2015. Presiden ingin pencalonan Kapolri ini tidak menimbulkan perdebatan di masyarakat, selain itu alasan sosiologis dan yuridis menjadi pertimbangan utama pencalonan nama Kapolri yang baru.
Di samping itu, Rapat Konsultasi ini membahas implementasi pelaksaan APBNP 2015. Presiden menyatakan pelaksanaan APBNP 2015 lebik baik dibanding APBN 2014, Hal itu terlihat dari angka penyerapan anggarannya yang lebih besar.
“Berdasarkan data penyerapan tahun lalu 1 Januari sampai 31 Maret sebesar 15,6 (persen), tahun ini 18,5 (persen) artinya pelaksanaannya sudah berjalan dan kami ingin pelaksanaannya lebih dipercepat lagi”ujar Presiden Joko Widodo menutup pembicaraan.
Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Email: [email protected] Twitter: @perekonomianRI Website: www.ekon.go.id
BALEG DPR RI (RAPAT PLENO) RAPAT KOORDINASI DENGAN PIMPINAN KOMISI
Ketua DPR Agung Laksono menjelaskan, General Assembly tersebut akan dibuka oleh Presiden dan bakal dihadiri oleh 1400 peserta dari parlemen sedunia yang berasal dari 148 negara. Juga 7 organisasi parlemen regional seperti Uni Eropa, Asia Pasifik, dan IBO. "Di dalam General Assembly tersebut akan dibahas isu-su dunia, antara lain, global climate change, upaya mengurangi kemiskinan, termasuk di dalamnya upaya-upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan," kata Agung dalam konferensi pers usai rapat dengan Presiden.
Agung menambahkan, dalam rapat konsultasi dengan Presiden SBY juga dibahas mengenai percepatan draft undang-undang paket di bidang politik, antara lain UU Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPD, UU Pemilu, UU Parpol, UU Pemilihan Presiden. "Kami berharap undang-undang ini dapat diperbaiki agar bisa menghadirkan hukum yang berdasarkan demokrasi dan mengacu kepada kepentingan nasional yang jauh lebih baik," uajrnya. Ia berharap dalam waktu dekat ini paket RUU tersebut sudah bisa disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti.
Pertemuan juga menyinggung mengenai kepedulian DPR/DPD tentang penyerapan dana APBN yang diberikan ke daerah. "Ternyata di tingkat daerah seringkali ada stuck, terutama dalam hubungan antara DPRD dengan pemerintah daerah, sehingga memperlambat proses pembangunan daerah," tutur Agung yang dalam konferensi persnya didampingi oleh Ginandjar Kartasasmita.
Ginandjar Kartasasmita dalam pertemuan tersebut menyampaikan perkembangan prakarsa amandemen UUD 1945. "Yang intinya untuk memperkuat sistem ketatanegaraan, sistem perwakilan, dan sistem demokrasi kita," kata Ketua DPD.
Selain itu, didiskusikan juga mengenai kasus IPDN dan Lapindo. "Presiden memberikan penjelasan mengenai latar belakang kebijakan pemerintah yang terdiri dari 6 butir tersebut. Presiden mengatakan bahwa ia sudah membentuk tim pengkajian yang dipimpin oleh Prof. Ryaas Rasyid untuk membahas bagaimana IPDN ke depannya," ujar Ginandjar yang mengingatkan kepada Presiden bahwa semua yang akan dilakukan harus sesuai dengan UU Susdiknas Nomor 20 Tahun 2003.
Ketua DPR dan Ketua DPD menyarankan kepada SBY bahwa sebaiknya IPDN dibubarkan atau diganti sistemnya. "Tidak perlu lagi ada akademi untuk calon camat, seperti tidak ada akademi untuk jaksa atau hakim. Tetapi semua calon tersebut diambil dari para sarjana dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Mereka akan diberi pelatihan setahun untuk memberikan pengetahuan kepamongprajaan, pengetahuan mengenai pemerintah, dan lain sebagainya," jelas Ketua DPD kepada para wartawan.
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/04/13/1724.html
Pimpinan DPR RI menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia, dengan agenda mendengarkan aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan hakim, Selasa, 8 Oktober 2024.
Pada saat yang sama pula wakil ketua DPR RI Prof DR Sufmi Dasco Ahmad menelpon Presiden terpilih Jend Purn TNI H Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa tuntutan para hakim di kabulkan.
Foto: don/HUMAS MENPANRB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Jakarta, Rabu (05/04). Rapat ini membahas terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang diinisiasi oleh DPR RI.
Dalam paparannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa dalam penyusunan RUU ini, jajarannya turut melibatkan masyarakat sebagai bentuk keterbukaan publik.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, serta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Download TribunX untuk Android & iOS
